parallax background
 

Sejarah Singkat Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Semarang

Cikal bakal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang

adalah dari sebuah lembaga bernama LBH PERADIN SEMARANG yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1978, dengan pimpinan pada waktu itu Soeharto Hadiwardojo, S.H., dengan diwakili Soemedi Prawirodirdjo, S.H. Sekretaris: Djunarto Wibowo, S.H. dan Bendahara: Pratno Koesoemo, S.H. LBH Peradin Semarang berkantor di Jl. Pandanaran No. 94 Semarang dengan didasari oleh tekad bulat dari seluruh anggota Peradin Cabang Semarang dalam baktinya kepada Nusa dan Bangsa terutama didalam rangka ikut serta mewujudkan pemerataan keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Sehingga secara ex officio seluruh anggota Peradin menjadi anggota LBH.

Pada tahun 1985 LBH PERADIN SEMARANG bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 033/Skep/YLBHI/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985, dan mengganti nama lembaga menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEMARANG. Direktur LBH Semarang pertama sejak bergabungnya dengan YLBHI adalah Bapak Soemedi Prawirodirdjo, S.H. (Kolonel Polisi). Masa jabatan Direktur sesuai AD/ART YLBHI adalah 3 (tiga) tahun.

Pendirian lembaga ini didasarkan kepada kesadaran bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan untuk membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan. Keadilan hukum sebagai salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan [toleransi] budaya akan menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh dan saling melengkapi. Upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan secara sinergis, proporsional dan kontekstual dengan penghapusan kendala-kendala dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan. LBH Semarang mengkonsentrasikan bantuan hukumnya pada penanganan kasus-kasus struktural yang berbasiskan pada beberapa issue, seperti pertanahan dan lingkungan hidup, perburuhan, kebijakan kota atau masyarakat miskin kota dan masyarakat pesisir/nelayan. Issue tersebut di back up dalam kerangka pemenuhan, penghormatan dan pelindungan hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya. Langkah ini dilakukan melalui proses litigasi [penanganan kasus] dan non litigasi [pendidikan dan pengorganisasian. Dan sebagai tahapan pencapaian tujuan, dan untuk menjawab kendala yang sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat lokal maka setiap 3 tahun diselenggarakan perencanaan strategis. Berikut ini nama-nama Direktur yang menjabat sejak periode awal bergabung dengan YLBHI hingga kini (2017):

  • 1. Soemedi Prawirodirdjo, S.H. (Purnawirawan Kolonel Polisi) [Periode 1985-1991]
  • 2. Puspo Adji, S.H. [Periode 1991-1995]
  • 3. Girsang Tarigan, S.H. [Periode 1995-1996]
  • 4. Hadi Sasono, S.H. [Periode 1996-1998]
  • 5. Andik Hardiyanto, S.H. [Periode 1998-2002]
  • 6. Asep Yunan Firdaus, S.H. [Periode 2002-2005]
  • 7. Tandiono Bawor Purbaya, S.H. [Periode 2005-2008]
  • 8. Siti Rakhma Mary Herwati, S.H. M.Si. [Periode 2008-2011]
  • 9. Slamet Haryanto, S.H. [Periode 2011-2013]
  • 10. Andiyono, S.H. [Periode 2013-2014]
  • 11. Misbakhul Munir, S.H. [Periode 2014-2015]
  • 12. Zainal Arifin, S.H.I. [Periode Januari 2016 – Sekarang]
  • VISI LBH SEMARANG

    Terbukanya akses keadilan bagi masyarakat sehingga tercipta ruang hidup yang inklusif dan berkeadilan.


    MISI LBH SEMARANG

    Mengarusutamakan inklusi dan akses keadilan dalam gerakan bantuan hukum. Meningkatkan kesadaran hukum kritis bagi masyarakat marginal yang terancam mengalami perampasan ruang hidup, melalui pendidikan hukum kritis dan pendampingan hukum. Mewujudkan LBH Semarang sebagai organisasi bantuan hukum yang kuat secara manajemen kelembagaan dan memiliki PBH yang berkapasitas sehingga dapat proaktif merespon persoalan struktural.